Abai di Jalur Rawan

Adek Risma Dedees
Mahasiswa UNP, Aktif di SKK Ganto

Pasca gempa 30 September tahun lalu, isu-isu akan datang gempa susulan, apakah dengan kekuatan lebih kecil atau bahkan lebih besar, selalu membayang-bayangi. Tak ayal, ini mengakibatkan kepanikan masyarakat Sumatera Barat, terutama di sepanjang pesisir pantai seperti Mentawai, Padang Pariaman, maupun kota Padang sendiri.

Isu gempa besar semakin meruyak, karena dilontarkan para ahli gempa dari mancanegara. Seorang ilmuwan Perancis menyebutkan, gempa besar akan kembali menerjang wilayah Sumatera.

Tak tanggung-tanggung, diprediksi gempa tersebut memiliki kekuatan 8,3 skala Richter. Lebih besar dari gempa yang terjadi 30 September lalu sehingga akan menimbulkan tsunami.

Tidak hanya dari ahli gempa di Perancis, ahli gempa dari Jepang pun ikut memprediksi hal yang sama.

Sebenarnya, bukan hanya ahli gempa mancanegara yang menyebutkan hal tersebut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Departemen Energi dan Sumber daya Mineral sudah memetakan, wilayah Sumatera Barat sebagai kawasan yang tergolong rawan gempa. Khususnya, kepulauan Mentawau dan pantai barat Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang terdekat dengan pusat gempa bumi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun sudah mengeluarkan edaran yang menyebutkan, enam kabupaten dan kota di sepanjang pesisir Barat Pulau Sumatra Barat pun sudah mengeluarkan edaran yang menyebutkan, enam kabupaten dan kota di sepanjang pesisir Barat Pulau Sumatra rawan bencana gempa tektonik. Wilayah itu meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai dan Kota Padang sendiri.

Masing-masing daerah itu, juga sudah dirinci dengan detail. Misalnya, untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman, lokasi yang disebutkan berada pada zona gempa terutama di daerah Sungai Limau, Tiku Utara berbatasan dengan Sungai Geringging bagian barat serta seluruh daerah pesisir Padang Pariaman. Daerah-daerah ini jelas berada di jalur rawan. Bila gempa datang, akan berdampak pada kerusakan. Data PVMBG menyebutkan, seberapa besar dampak gempa terhadap sejumlah wilayah di Sumbar bisa diketahui dari skala intensitas gempa yang diukur dengan satuan MMI (Modified Mercalli Intensity).

Satuan ini berbeda dengan skala Richter yang lebih mengacu pada kekuatan gempa. Sedangkan MMI untuk mengukur dampak kerusakan gempa. Semakin tinggi skala MMI, maka dampak kerusakan yang terjadi semakin parah.

Pada skala I MMI, wilayah jauh dari gempa, dampak gempa tidak terasa. Sedangkan, pada skala XII MMI, gempa dengan kekuatan besar dan wilayah terdekat akan terjadi bencana alam.

Sedangkan presentasi dari PVMBG menunjukkan wilayah Pariaman dan Padang tergolong zona dengan intensitas gempa sebesar VII-VIII MMI. Kedua wilayah ini merupakan daerah paling dekat dengan pusat gempa dengan kerusakan bangunan yang tidak ringan dan memakan korban yang juga tidak sedikit.

Sayangnya, dari daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami tersebut, tidak semuanya memiliki alat pendeteksi dini bencana gempa maupun tsunami. Enam kabupaten ini, tidak semuanya memiliki alat pendeteksi gempa dan tsunami.

Sistem peringatan dini (early warning) dulunya banyak ditempatkan di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera. Namun belakangan, alat-alat tersebut tidak sedikit yang dipreteli, dirusak atau bahkan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah daerah setempat belum juga berinisiatif untuk memperoleh alat pendeteksi yang baru. Padahal alat ini sangat penting, agar jika terjadi bencana masyarakat lebih cepat tahu dan lebih bijak bersikap untuk menghindari bencana sedini mungkin.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah manajemen penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumbar sudah memiliki Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini jelas melengkapi aturan penanggulangan bencana secara nasional yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2007. Namun, meski sudah cukup memiliki landasan hukum, pada tahap pelaksanaan, pemerintah daerah tetap keteteran. Sebut saja soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diamanatkan UU No. 24 tahun 2007 harus sudah terbentuk dalam satu tahun, belum seluruhnya diindahkan oleh pemerintah daerah. Masih banyak yang belum membentuk BPBD, termasuk pemprov Sumbar. Ketika badan pelaksana belum ada, manajemen penanggulangan bencana akan sulit dilaksanakan dengan baik. Bila manajemen belum dilaksanakan, maka akan semakin banyak terjadi pengabaian terhadap penanganan bencana.

Di tengah kerawanan yang tinggi itu, keabaian berisiko tinggi. Kita tidak ingin lagi banyak korban berjatuhan, jika sewaktu-waktu bencana tersebut datang melanda. (***)

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik 'Rumah Aman Gempa' yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$ 15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.
Comments