Antara Bantuan dan Tanggung Jawab Penanggulangan Bencana

Romi Mardela

Setiap bencana alam yang terjadi dimana-mana, akan diikuti dengan pemberian bantuan dari berbagai pihak. Sejak tanggap darurat sampai proses rehabilitasi, masyarakat korban bencana dieritakan telah menerima berbagai bantuan dari mana-mana.

Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menanggulangai bencana di daerah bencana juga disebutkan memberikan bantuan.

Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pasca gempa 30 September lalu, masyarakat korban bencana telah menerima bantuan dari berbagai pihak, sejak dari perorangan, perusahaan swasta, organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat sampai kepada dunia profesional.

Pihak-pihak tersebut memang layak disebut telah memberikan bantuan kepada para korban gempa. Karena, mereka datang dengan sukarela untuk membantu, tanpa ada yang mewajibkan.

Bagaimana dengan pemerintah dan pemerintah daerah? Agaknya, istilah pemberian bantuan oleh pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikritisi.

Pemerintah dan pemerintah daerah, kapasitasnya bukan sebagai pihak yang membantu. Namun, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan dan penanggulangan bencana.

Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pennaggulangan Bencana. Pasal 5 UU ini menegaskan, bawhwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6 UU tersebut merinci tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan becana tersebut meliputi:
a). Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
b). Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
c). Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
d). Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
e). Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai.
f). Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
g). Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana disebutkan dalam pasal 8 meliputi:
a). Penjainan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
b). Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
c). Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
d). Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Penjelasan pasal 5 bahkan juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan kepada kita, bahwa posisi pemerintah dan pemerintah daerah yang menurut UU tersebut dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana adalah penanggung jawab, bukan pemberi bantuan.

Hal ini amat penting, karena yang selalu terdengar pasca bencana, pemerintah dan pemerintah daerah setempat ikut-ikutan menyebut diri memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah masih ada yang tidak sadar, bahwa keberadaan mereka mengelola penanggulangan bencana bukan memberikan bantuan, tapi merupakan kewajiban alias tanggung jawab jabatan.

Maka, tak heran bila ada kepada daerah yang memimpin daerah bencana menyebut dirinya sudah memberikan bantuan kepada korban bencana. Padahal jelas-jelas selain hal tersebut memang tanggung jawabnya, dana untuk 'bantuan' tersebut juga diambil dari uang negara.

Penegasan kembali antara 'bantuan' dengan 'tanggung jawab' ini perlu kembali diutarakan, karena ini terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pejabat pemerintah di daerah.

Korban bencana, selama ini selalu identik dengan 'orang malang yang perlu dikasihani'. Maka, para dermawan pun membantu, termasuk pemerintah. Padahal, yang sesungguhnya terjadi, korban bencana memiliki hak untuk diurus oleh pemerintah dan pemerintah sebaik-baiknya. Karena, begitu terkena bencana, haknya sebagai korban bencana harus dipenuhi.

Hak korban bencana, melekat seiring dengan tanggung jawab yang melekat di jabatan pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengurus bencana.

Paradigma lain yang lebih luas yang mesti diluruskan dan terkait dengan masalah ini adalah soal penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana selama ini selalu identik dengan penanganan saat tanggap darurat dan pasca bencana. Padahal, yang lebih penting dari itu adalah pada masa pra bencana berupa mitigasi dan pencegahan bencana.

Itu artinya, hak-hak masyarakat untuk terhindar dari bencana, juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah sehingga, sejak sebelum bencana, itu pun harus dipenuhi. (*)

"Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik 'Rumah Aman Gempa' yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$ 15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.
Comments