Bila Bangunan Publik jadi 'Pembunuh Massal'

Andri el Faruqi
Wartawan Padang Today

Dalam kunjungannya ke Padang, 12 Maret 2010 lalu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah daerah di Sumatera Barat dan daerah rawan gempa lainnya, memperketat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mantan wWakil Presiden ini mengingatkan, bila IMB tidak diperketat, maka pemerintah daerah akan ikut menjadi penyebab kematian warga yang tertimpa bangunan rubuh, jika ada gempa lagi di masa mendatang.

Nasehat JK tersebut tidak berlebihan. Bila kita menoleh ke belakang, sesungguhnya, peringatan JK tersebut sudah menuai bukti. Tengok saja korban yang berjatuhan akibat gempa 30 September 2009 (G30S) lalu.

Data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, yang mengkoordinasikan penanganan tanggap darurat bencana gempa G30S lalu menunjukkan angka kematian mencapai 1.195 jiwa. Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 666 jiwa. Korban kedua terbanyak terdapat di Kota Padang sebanyak 383 jiwa dan ketiga di Kabupaten Agam dengan angka 81 orang meninggal. Sisanya, berasal dari kabupaten/kota lainnya dalam angka yang lebih sedikit.

Korban terbanyak di Padangpariaman dan Agam terjadi karena longsor perbukitan setelah gempa. Seperti diketahui, bukit di Nagari Tandikek, Kabupaten Padangpariaman dan bukit di kawasan Malalak, Kabupaten Agam tidak tahan menahan goyangan gempa sehingga menimpa pemukiman penduduk di bawahnya.

Berbeda dengan dua kabupaten itu, mayoritas korban di Padang, meninggal akibat tertimpa bangunan publik. Hotel Ambacang, tempat bimbingan belajar Gamma, STBA Prayoga dan LIA adalah bangunan publik yang menimbun paling banyak korban Selain bangunan publik milik swasta tersebut, puluhan bangunan publik milik pemerintah seperti kantor Dispenda dan Bappeda juga roboh. Namun, tak memakan banyak korban karena ketika gempa terjadi, jam kerja sudah usai.

Bangunan publik memang tak mesti milik pemerintah. Hotel, sekolah, pasar, mall, rumah ibadah, rumah sakit dan pusat-pusat berkumpulnya masyarakat masuk dalam kategori bangunan publik, tanpa melihat siapa pemiliknya. Sebuah bangunan masuk kategori bangunan publik bila ia menjadi tempat berkumpul masyarakat banyak.

Jika terjadi gempa, dengan kualitas bangunan yang buruk, bangunan publik menjadi ancaman 'pembunuh' massal. Gempa sebenarnya relatif tidak membahayakan. Yang berbahaya adalah bangunan yang tak kuat menahan gempa. Makanya, IMB bangunan kategori ini mesti diawasi ketat.

Pasca gempa 30 September lalu, belum ada kebijakan baru dari pemerintah daerah untuk memperketat izin dan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan kembali bangunan publik. Berbagai bangunan publik yang roboh dan rusak berat akibat gempa sudah dibangun kembali sendiri-sendiri oleh pemiliknya.

Anggota Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Sumatera Barat Febrin Anas Ismail sempat menyayangkan pembangunan kembali bangunan publik tanpa pengawasan dari pemerintah. Namun, tampaknya persoalan ini belum terpantau oleh pemda.

Pasca gempa, pemerintah semestinya bergegas membuat aturan tegas. Setiap bangunan publik mesti dievaluasi dan dimonitor agar tidak membahayakan nyawa orang lain bila terjadi gempa lagi. Makanya, setiap perbaikan atau pembangunan kembali gedung yang rusak mesti sesuai dengan kaidah konstruksi yang benar dan dengan pengawasan ahli. Bila yang ditunjuk membangun kembali bukan ahli, ke depannya akan membahayakan nyawa manusia.

Pengalaman gempa di Haiti dan Cile, semestinya bisa menjadi pelajaran berharga. Gempa di Haiti yang lebih kecil dibanding Cile membunuh hingga ratusan ribu orang. Sementara, korban di Cile jauh lebih sedikit, karena bangunannya relatif lebih baik.

Permintaan Mendagri Gamawan Fauzi agar pemerintah daerah yang berada di zona potensi gempa membuat perda sehingga ada jaminan fasilitas umum, harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan untuk mengeluarkan IMB, sudah selayaknya mengatur ketentuan tersebut di dalam Perda, lengkap dengan aturan dan sanksi tegas bagi aparat pemerintah yang melanggarnya.

Jepang, sebagai salah satu negara paling rawan terkena bencana gempa di dunia, sudah mempraktekkan hal tersebut sejak jauh-jauh hari. Indonesia, yang juga rawan terkena gempa, mestinya juga menerapkan aturan tesrebut.

Karena, kematian akibat bangunan yang tidak aman gempa bisa lebih ganas ketimbang perang. Bila dalam perang Irak, sehari bisa menewaskan kisaran hitungan jari, maka bila sebuah mall yang tidak aman gempa, bisa membunuh dalam sekejap ribuan orang.

Bangunan publik yang aman terhadap gempa semestinya disadari pemerintah sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan keamanan dari bencana. Bila terus membiarkan tanpa aturan, maka bukan tidak mungkin, korban di masa mendatang akan lebih banyak. Dan, tentunya seperti nasehat JK, pemerintah bisa dituding turut serta mengakibatkan kematian itu. (*)

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik "Rumah Aman Gempa" yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$ 15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.
Comments