Hak Masyarakat Korban Bencana bukan 'Belas Kasihan'

Vino Oktavia, S.H.
Direktur LBH Padang

Kesadaran masyarakat dan segenap pemangku kepentingan mesti menjadi modal utama dalam rangka mitigasi bencana, terutama bagi masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah rawan bencana. Bencana alam yang selalu menghampiri atau mengusik ketenangan kehidupan kita tidak harus sepenuhnya dimaknai sebagai sebuah ancaman, apalagi menjadi ketakutan, sejatinya dijadikan sebagai 'sahabat alam' dalam upaya merumuskan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanggulangannya.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, wilayah geografisnya termasuk sebagai etalase bencana di Indonesia yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya bencana alam telah semestinya dijadikan sebuah kesadaran dan pemahaman bersama.

Berbagai bentuk dan ragam bencana alam yang telah melanda wilayah Sumatera Barat, seperti tanah longsor, banjir, ancaman tsunami, ancaman gunung meletus dan terakhir gempa bumi maha dahsyat berkekuatan 7,9 SR yang meluluhlantakan 'bumi ranah Minang' pada tanggal 30 September 2009 lalu, tentunya kondisi ini tidak terlepas dari corak wilayah dan topografi Sumatera Barat yang memang rawan sekali terhadap berbagai bencana alam.

Banyak bencana alam yang terus melanda dan menghampiri wilayah Sumatera Barat dan puncaknya pada gempa bumi 30 September 2009 lalu serta telah menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat Sumbar seyogyanya menjadi perhatian serius bagi semua pihak pemangku kepentingan, terutaa bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap upaya penanggulangan bencana alam ini.

Berkaca dari penanggulangan bencana gempa bumi di Sumatera Barat, baik pada masa tanggap darurat maupun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini, ternyata salah satu persoalan penting yang terabaikan dan minim mendapat perhatian serius adalah menyangkut pemenuhan hak-hak masyarakat korban bencana.

Kondisi ini mungkin tidak berlebihan jika pemerintah dikatakan lamban dalam upaya penanggulangan bencana di Sumatera Barat, faktanya baru pasca gempa bumi 30 September 2009 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk di tingkat provinsi dan kab/kota di Sumbar.

Hak masyarakat sebagai korban bencana tidak dapat dipandang sebagai 'bantuan atas rasa kemanusiaan belaka atau sekadar belas kasihan', namun harus dipandang sebagai hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara secara konstitusional.

Hak masyarakat korban bencana sebagai bagian dari hak asasi manusia secara khusus telah diakomodir dalam Undang-Undang no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU ini menyebutkan 'setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi masyarakat rentan, hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dalam penanganan bencana, hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan putusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana baik dirinya sendiri maupun komunitasnya.

Di samping itu, masyarakat korban bencana juga berhak melakukan pengawasan, mendapat pemenuhan bantuan kebutuhan dasar dan mendapatkan kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi (lihat Pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Meskipun hak-hak masyarakat korban bencana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan, bahkan memunculkan banyak persialan. Paling tidak kondisi ini terlihat jelas dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan LBH Padang.

Sampai saat ini, LBH Padang telah menerima sebanyak 245 kasus penyaluran bantuan gempa tahun 2009 dan 1.069 KK tahun 2007 yang secara faktual hal jelas telah merugikan dan mengabaikan hak-hak masyarakat korban bencana terutama masyarakat korban gempa Sumatera Barat.

Mengingat banyak ragam persoalan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana dan faktanya telah berakibat terabaikannya hak-hak masyarakat korban bencana, maka ke depan diperlukan adanya peran serta semua pihak pemangku kepentingan. Tidak saja dari pihak pemerintah sebagai penanggung jawab, namun yang terpenting adalah partisipasi aktif dari dari masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap upaya penanggulangan bencana serta pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat korban bencana agar dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian maka telah sepatutnya masyarakat memahami dan menyadari hak-haknya korban bencana bahwa 'bantuan yang mereka terima dan/atau seharusnya mereka terima adalah merupakan suatu hak bukan belas kasihan pihak lain atau pemerintah' dan di sisi lain harus dipandang sebagai kewajiban negara dalam ini pemerintah sebagai tanggung jawab konstutisionalnya. (adv)

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik 'Rumah Aman Gempa' yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$ 15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.

Comments