IMB Minimalisasi Kematian akibat Gempa

Miftahul Hidayati
Aktivis Pers Mahasiswa Suara Kampus

Sampai saat ini, belum ada alat dengan teknologi canggih yang dapat mendeteksi kapan waktu terjadinya gempa. Jika tak ada antisipasi dini, ribuan korban jiwa akibat gempa 30 September 2009 akan terulang. Bukan karena gempa, tapi karena runtuhan bangunan yang tak kuat menahan goyangan gempa. Seperti kita ketahui, di Kota Padang korban meninggal dunia pada umumnya disebabkan robohnya bangunan.

Bangunan atau rumah yang roboh tersebut, rata-rata terbuat dari tembokan bata atau batako. Untuk meminimalisasi korban akibat robohnya bangunan, pakar konstruksi senior Teddy Boen dan rekan merekomendasikan rumah aman gempa yang dibangun dari bahan berkualitas serta kaidah konstruksi yang benar, sejak dari pondasi, balok, kolom hingga ke dinding. Prioritasnya adalah membangun untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

Meski sudah ada ilmu dan teori yang memadai, campur tangan pemerintah daerah untuk mengawasi masih tetap dibutuhkan. Pasalnya, pemilik bangunan masih bisa ceroboh dalam mendirikan bangunan, baik karena ketidaktahuan maupun karena keengganan. Kontrol pemerintah tersebut dilakukan ketika mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasca gempa, Pemko Padang misalnya, sudah memberikan keringanan pemberian IMB gratis untuk pembangunan seperti yang diatur dalam Perwako Nomor 25 B tahun 2009. Mestinya, kelonggaran perizinan dari sisi biaya disertai dengan kontrol teknis konstruksi bangunan yang ramah dan aman gempa. Hal tersebut mesti dimasukkan menjadi salah syarat dalam pemberian IMB.

Jika selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (Dinas TRTB) terhadap pembangunan baik untuk fungsi usaha, sosial apalagi hunian masih kurang, sudah semestinya diperketat.

Syarat IMB yang diatur selama ini mencakup: surat permohonan dengan lampiran sebagai fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi bukti Keterangan Rencana Kota (KPK) PRK (Advis Planning), surat kuasa jika dikuasakan, gambar rencana bangunan yang ditandatangani oleh yang menggambar/arsitek dan pemohon dengan mencantumkan nama lengkap (6 rangkap) dan khusus bangunan tingkat 3 dan seterusnya dibuatkan gambar struktur beserta hitungannya dan ditandatangani dengan mencantumkan nama lengkap serta data daya dukung tanah yang diperlukan.

Dari persyaratan di atas, alangkah baiknya ditambahkan dengan syarat lokasi yang aman untuk membangun, struktur bangunan dengan fondasi ramah gempa yang dilengkapi dengan rancangan bahan, serta nilai kejujuran untuk pembangunan bangunan fungsi sosial dan publik. Ringkasnya, rancangan bangunan aman gempa.

Dahulunya, aturan reknstruksi bangunan gedung yang dikeluarkan hanya dengan syarat salinan KTP dan tanda bukti hak atas tanah, keterangan dari lurah setempat, maka sekarang ditambahkan dengan gambar rencana bangunan gedung dibuat atau dipertanggungjawabkan oleh perencana arsitek yang struktur rekonstruksinya memenuhi standar konstruksi gempa.

Ahli konstruksi dari Universitas Andalas Febrin Anas Ismail mengatakan, untuk mengantisipasi dampak bencana gempa di wilayah rawan, diperlukan bangunan yang tak membunuh jika gempa berskala besar dan tidak merusak struktur utama jika gempa sedang.

usaha Pemko Padang menggodok Ranperda tentang IMB sebagai pedoman teknis rehabilitasi gedung dan perencanaan ke depan perlu diapresiasi. Tapi tentu tidak sampai di situ saja. Rancangan tersebut tidak berakhir sebatas rancangan. Teguran dan sanksi dari Dinas TRTB juga perlu diberikan bagi siapa yang melanggar.

Sementara itu, masyarakat juga tak perlu lagi mengeluhkan biaya pengurusan IMB. Perwako No 25 B Tahun 2009 yang mengatur tentang IMB gratis untuk masyarakat dalam membangun pasca gempa. Bangunan yang perlu IMB tersebut ialah bangunan fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial, dan budaya, fungsi asrama TNI dan Polri, namun perlu memenuhi ketentuan retribusi.

Jika membangun di tempat baru, akan dikenakan retribusi sesuai Perda No 4/2000 tentang Retribusi IMB. Lewat pembenahan IMB serta pemberlakuannya, bisa diminimalisir kerusakan bangunan yang disebabkan gempa. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak agar masyarakat membangun rumahnya sesuai dengan konsep ideal, tapi bisa mengarahkan. Barangkali asumsi masyarakat adalah besarnya anggaran dana, atau memang terbatasnya pengetahuan tentan gpola konstruksi bangunan yang aman dan ramah gempa.

Proses rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan pasca gempa masih belum usai. Antisipasi dampak bencana diawali dari syarat pendirian bangunannya. Ada banyak warga yang masih menempati hunian seadanya. Melalui IMB-lah pemerintah dapat mengontrol teknis pembangunan rumah/bangunan ramah dan aman gempa. (*)

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik "Rumah Aman Gempa" yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$ 15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.
Comments