Integrasi Penanganan Bencana

John Nedy Kambang 

Koordinator Jaringan Jurnalis Siaga Bencana- JJSB

SETIAP kali bencana datang, pertanyaan yang seringkali muncul adalah soal keseriusan penanganan yang dilakukan. Soalnya, fakta di lapangan selalu menunjukkan penanganan bencana yang amburadul sehingga memberi kesan pemerintah baru dalam tahap “belajar”. Padahal, negeri ini berada pada titik bencana. Sebut saja lah jenisnya. Longsor, tsunami, banjir ROB, gempa bumi, letusan gunung api, topan dan puting beliung, dan kekeringan. Semuanya pernah terjadi. 

Sesuai amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan peranan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom yang berperan sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk penanganan bencana. 

Pada tahap awal, penanganan bencana ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila eskalasinya cukup tinggi dan tidak dapat tertangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana. Bila belum juga tertangani, maka Pemerintah Pusat berkewajiban untuk membantu. 

Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD disebutkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana. 

Pemerintah Daerah juga berkewajiban memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah. Pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana perlu di integrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Yang jauh lebih penting, pemerintah harus melindungi masyarakatnya dari ancaman dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. Masyarakat, terutama di kawasan yang tinggal di daerah rawan, harus diberi rasa aman dan dilindungi. Antara lain dengan jalan pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya, memberikan pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan yang memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Untuk tahap awal, BNPB telah membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang tujuannya melaksanakan tanggap darurat. Sampai saat ini sudah ada dua SRC PB yang disiapkan oleh BNPB. Satu unit berada di Lanud TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan satu lagi di Lanud TNI AU Abdul Rahman Saleh, Malang. SRC PB berkekuatan 550 personel dari 14 instansi dan didukung 3.000 personel dari 19 instansi yang siap diberangkatkan atas perintah Kepala BNPB. SRC-PB antara lain, mengemban tugas pengkajian kerusakan dan kebutuhan secara cepat, pengendalian situasi darurat bencana, termasuk membuka jalan,  pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. 

Namun hendaknya, SRC tidak hanya melaksanakan tanggap darurat saat terjadi bencana, melainkan juga meliputi siaga darurat, serta pemulihan masyarakat pasca bencana. Hal ini yang perlu disikapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar yang baru beberapa pekan ini dibentuk oleh Gubernur Sumbar. 

Sebagai lembaga yang bertugas khusus untuk menangani persoalan kebencanaan , BPBD perlu memfungsikan semua pihak terkait. Tidak hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta dan jejaring yang terbentuk di masyarakat. 

Integrasi seperti itu penting, karena penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara personal atau hanya oleh satu lembaga saja. Penanganan bencana juga sangat ditentukan oleh kapasitas sosial yang berlaku di masyarakat. 

Dengan nilai-nilai sosial, trust (saling percaya antara pemerintah dan masyarakat), hubungan baik (dengan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional), serta unsur-unsur kapasitas sosial lainnya maka rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan cepat. 

Apa lagi, pemerintah dibebani tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, penampungan dan tempat hunian sementara dan pelayanan psiko-sosial. 

Tanpa integrasi berbagai pihak dalam penanggulangan bencana ke depan, BPBD tidak akan bisa menyandang amanat UU sebagai ujung tombak penanggulangan bencana, sejak dari mitigasi, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. (***) 

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik “Rumah Aman Gempa” yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu. 

Comments