Kewaspadaan versus Keresahan

Patra Rina Dewi
Direktur Eksekutif Komunitas Siaga Tsunami (Kogami)

‘Padang Belum Aman’, begitu headline sebuah surat kabar di kota Padang beberapa pekan lalu terkait kemungkinan terjadinya gempa besar berkekuatan 8.5 SR merujuk pendapat Prof. John Mc. Closkey dari Universitas Ulster, Irlandia Utara. Berita ini kembali mengusik perasaan sebagian masyarakat yang masih berusaha pulih dari trauma pasca gempa 30 September 2009. Tak sedikit yang kemudian menjadi resah.

Keresahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena, sebelum Prof. Mc Closkey mengemukakan potensi tsunami yang mungkin terjadi di kota Padang pun, sudah ada informasi yang sama dari beberapa ahli geologi terkemuka di dunia seperti Prof. Kerry Sieh dari Pusat Observatory Nanyang Technical University dan koleganya DR. Danny Hilman dari Lembaga Institut Pengetahuan Indonesia yang sengaja datang pada tahun 2005 ke Sumatra Barat untuk memberikan paparan kepada pengambil kebijakan dari berbagai instansi.

Bahkan, kemudian pada 2006 di Padang juga digelar konferensi Internasional tentang potensi gempa dan tsunami yang dihadiri para ilmuwan terkemuka skala nasional dan dunia. Ini adalah wujud perhatian terhadap pergerakan lempeng yang terjadi di zona subduksi sekitar kepulauan Mentawai.

Hanya saja, pada saat itu belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah untuk menggiatkan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini karena, paradigma penanggulangan bencana masih bersifat respon tanggap darurat.  Faktanya, belum ada lembaga khusus untuk menanggulangi bencana secara komprehensif. Usaha kesiapsiagaan masih menjadi ilmu baru bagi sebagian orang.

Indonesia baru mempunyai Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak-PB) di tingkat propinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan  Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota. Mandat dari lembaga-lembaga tersebut, lebih dititikberatkan pada aktifitas setelah bencana terjadi. Sementara, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan kesiapsiagaan belum bisa diakomodasi.

Sebenarnya, kegiatan penanggulangan bencana sudah mulai berkembang cukup menggembirakan setelah terjadi tsunami Aceh 26 Desember 2004. Perbaikan sistem secara menyeluruh dilakukan dan dipayungi oleh pranata hukum yang jelas dengan disahkannya Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat. Tapi, pembentukan BPBD di tingkat provinsi masih tertatih-tatih, terutama sekali menyangkut soal siapa yang akan memimpin BPBD dan jumlah anggaran yang akan dialokasikan.

Berbicara tentang anggaran, maka masyarakat juga berharap agar para anggota Dewan juga memahami betapa pentingnya investasi yang ditanam untuk upaya pengurangan risiko bencana karena biaya yang akan dikeluarkan pada saat bencana terjadi akan lebih besar jika masyarakat tidak memiliki ilmu yang memadai dalam merespon bencana. Daerah tidak saja akan rugi pada saat bencana terjadi tapi juga bisa mengalami kerugian pada saat tidak terjadi bencana karena menurunnya sebagian produktifitas masyarakat disebabkan oleh isu-isu atau berita tentang gempa besar dan tsunami.

Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) dan segenap anggota jejaring Palanta Siaga Bencana, Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB), Kelompok Penanggulangan Bencana (KPB) di tingkat masyarakat dan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS) mengharapkan semangat  kebersamaan dan semangat timbal balik yang seimbang dari seluruh elemen penanggulangan bencana.

Ada ramalan atau tidak ada ramalan tentang gempa atau tsunami, kita harus waspada dan tawakal. Tanpa adanya ramalanpun seharusnya pemerintah dan masyarakat telah mulai memahami cara mengantisipasi terjadinya bencana karena kita tinggal di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan berdekatan dengan sumber gempa atau sumber-sumber bencana lainnya. Selagi alam berubah, apapun bisa terjadi. Akan terus resah atau akan siaga, pilihannya ada pada diri kita masing-masing.(***)

Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik “Rumah Aman Gempa” yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.


Comments