Mengevaluasi Teknik Pencairan Bantuan Rekonstruksi

Rus Akbar

Wartawan, tinggal di Padang

Gempa 30 September telah mengakibatkan kerusakan besar bagi Sumatra Barat. Selain korban jiwa, gempa juga menghancurkan rumah masyarakat serta bangunan publik. Khusus untuk rumah masyarakat, data Tim Pedukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa bumi Provinsi Sumatra Barat menyebutkan, total kerusakan rumah mencapai 249.833 unit. 

Dari jumlah tersebut, kategori rusak berat hampir separuhnya, yakni 114.797 rumah. Sementara, yang rusak sedang 67.198 rumah dan rusak ringan 67.838 rumah. Untuk rumah kategori rusak berat dan sedang, pemerintah akan mengalokasikan bantuan dana stimulus berpola hibah (block grant) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Setiap rumah yang rusak berat akan dibantu Rp15 juta, sedangkan yang rusak sedang sebanyak Rp10 juta. Sementara, untuk rumah yang rusak ringan, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk membantu Rp1 juta per rumah. Berdasar konsep ini, pembagian bantuan bersifat rata dengan melihat akibat kerusakan bangunan, tanpa melihat latar belakang status sosial dan ekonomi pemilik bangunan. 

Untuk mengawal penyaluran bantuan tersebut BNPB sudah membentuk TPT Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa bumi Provinsi Sumatra Barat (selanjutnya disebut TPT). Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor SK. 109/BNPB/XI/2009 tertanggal 20 November 2009, TPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPB. Tim ini akan mendukung Gubernur Sumbar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugasnya, menyusun kebijakan dan strategi operasional, menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, serta mengkoordinasikan semua stake holder rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Untuk menyalurkan bantuan, TPT sudah membentuk tim yang akan mendampingi masyarakat dalam menerima bantuan. Tim ini bekerja diawali dengan pendataan dengan penyebaran “Form A1″ yang erisikan data kerusakan rumah dan metoda perbaikan oleh Wali Nagari kepada keluarga yang rumahnya rusak. Berkas itu kemudian dikembalikan kepada Wali Nagari dan dikumpulkan oleh Tim Pendamping untuk kemudian direkapitulasi. 

Hasil rekapitulasi tersebut kemudian disurvey dan diverifikasi sesuai jenis kerusakan sehingga menghasilkan data yang disebutkan di atas. Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan persiapan pelaksanaan yang dimulai dengan pembentukan tim teknis di Nagari atau Kelurahan. Setelah itu, baru dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari 20 sampai 25 kepala keluarga yang rumahnya rusak. Pokmas kemudian membuka rekening yang akan menjadi tempat penyaluran dana bantuan tersebut. Pokmas kemudian diharuskan membuat rencana anggaran biaya, yang kemudian dievaluasi lagi. Baru setelah itu, dana akan dicairkan dalam dua tahap. 

Prosedur pencairan dana yang disusun pemerintah tersebut bisa dibilang ribet. Agaknya, ini agar dana yang diturunkan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan korupsi. Namun, ketika menyusun mekanisme tersebut, pemerintah kurang mempertimbangkan sumber daya manusia di Pokmas yang akan memenuhi segala persyaratan untuk menerima bantuan. 

Hal tersebut, kini menuai bukti. Meski bisa dikatakan Pokmas sudah terbentuk, namun sebagian besar terkendala dalam membuat rencana anggaran biaya (RAB). Masyarakat yang tidak terbiasa dengan tetek bengek administrasi keuangan menjadi gerah, karena kesulitan menyusunnya. Bila RAB tidak selesai, konsekuensinya, tentu bantuan tidak akan cair. 

Pemerintah memang sudah merekrut tim pendamping dan yang akan mendampingi tiap Pokmas. Namun, setali tiga uang, tim pendamping juga kurang mampu melaksanakan pendampingan karena berbagai kekurangan kualitas sumber daya manusia. 

BNPB melalui TPT beserta Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepertinya perlu mengevaluasi perihal prosedur pencairan bantuan tersebut. Benang kusut masalah mesti diurai agar persoalan tidak semakin runyam.Bila masih dimungkinkan melakukan bantuan pendampingan secara total kepada masing-masing Pokmas yang ‘bermasalah’, prosedur yang sudah ditetapkan mungkin masih bisa dijalankan. Namun, bila tidak bisa, tentu prosedurnya yang mesti diubah. 

Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat yang sudah lama menderita tidak semakin lama menunggu. Bila tidak dicarikan jalan keluar atau terobosan, maka teknis rekonstruksi dan rehabilitasi yang masih di tahap awal ini, akan jalan di tempat dan bahkan berputar-putar di tempat yang sama. (***) 

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik “Rumah Aman Gempa” yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu. 

Comments