Mengubah Paradigma Bencana Alam menjadi Pengurangan Risiko Bencana

Khalid Saifullah

(Direktur Eksekutif WALHI Sumbar / Koordinator Lumbung Derma Sumbar) 

Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah  42.297 Km2 berdasarkan data BPS tahun 2006 memiliki jumlah penduduk mencapai 4.632.152 jiwa dengan 19 Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 519 Nagari 124 Desa 257 Kelurahan. Memiliki wilayah di jajaran bukit barisan dan di bagian barat Pulau Sumatra yang berhadapan dengan Samudra Hindia, menempatkan Sumatra Barat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. 

Keberadaan empat segmen aktif patahan bumi yaitu Segmen Sianok, Segmen Suliti, Segmen Sumani dan Segmen Sumpur yang memiliki potensi menimbulkan gempa serta bagian dari jalur cincin api yang berisiko terhadap erupsi gunung api yang aktif yakni; Gunung Tandikek, Gunung Marapi dan Gunung Talang menambah kerentanan itu. Apa lagi ditambah potensi banjir, longsor, angin badai maupun wabah penyakit membuat Sumatra Barat sebenarnya cukup layak disebut sebagai negeri etalase bencana. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatra Barat dalam rentang 2005 – 2010 mencatat intensitas kejadian bencana semakin tinggi. Peningkatan intensitas bencana ini juga diikuti peningkatan jumlah korban jiwa, harta benda dan kerusakan infrastruktur, yang kemudian ini juga berdampak pada APBD bahkan sampai pada APBN, karena kemudian banyak anggaran yang kemudian tersedot untuk tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. 

Namun tingginya potensi, intensitas bencana dan jumlah korban serta kerugian materil yang ditimbulkan, masih belum membuat pemerintah memprioritaskan untuk menanggulangi, mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko tersebut melalui upaya nyata, baik mitigasi maupun kesiapsiagaan. 

Ini terlihat diantaranya dengan lambanya respon pemerintah terhadap Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana salah satu yang diamanatkan adalah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Sampai tahun 2009 baru Kota Padang yang memiliki BPBD, sementara itu Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman termasuk provinsi sendiri baru pada tahun 2010. 

Situasi ini tidak terlepas dari cara pandang terhadap bencana itu sendiri. Pemerintah dan juga masyarakat masih melihat dan memahami bencana sebagai ‘bencana alam’. Penyebabkan kejadian luar biasa (bencana) itu selalu dikaitkan dengan pergerakan alam, karena  alam tak sanggup lagi menahannya. Karena merupakan bencana alam, maka tidak ada pemikiran lain kecuali menanggapi setelah terjadi bencana.

Cara pandang seperti ini jugalah kemudian yang berimplikasi pada kebijakan yang kemudian juga tidak berperspektif pengurangan risiko bencana. Ini terlihat dengan kebijakan pemerintah Kota Padang yang akan mereklamasi pantai padang sebagai pusat perdagangan dan perhotelan (Padang by City), rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit di pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai, alih fungsi kawasan pertanian menjadi pemukiman oleh developer perumahan di kawasan pinggir Kota Padang. Kemudian diberikannya izin penambangan dan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyangga serta beberapa rencana pemberian izin pasir besi di sepanjang Pantai Kabupaten Padang Pariaman. Perspektif tersebut juga terlihat pada lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proses rehab rekon yang sedang berjalan saat ini, terutama terhadap fasilitas-fasilitas publik milik swasta seperti rumah-rumah sakit, pusat-pusat perbelanjaan. 

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah di Sumatra Barat masih belum menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam setiap gerak pembangunan. Demikian juga halnya dari aspek pendanaan daerah, dimana masih belum dianggarkannya dalam APBD Kabupaten/Kota dan Propinsi dana untuk pengurangan resiko bencana. 

Melihat kondisi Sumatra Barat yang memang memiliki kompleksitas ancaman bencana, maka ke depan perlu mengubah cara pandang kita terhadap bencana, tidak lagi pada posisi memandang bencana itu sebagai sesuatu yang alamiah. Cara pandang harus sudah bergeser kearah penjinakan dan pengurangan resiko bencana. Dengan perubahan cara pandang ini maka akan berdampak pula terhadap metode penanggulangan bencana dari respon setelah terjadi bencana menjadi pencegahan, dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan peluang terjadinya bencana. 

Juga diperlukan upaya mengurangi besaran dan keganasan dari kejadian tersebut dengan mengubah karakteristik ancamannya dan mendeteksi potensi kejadian. Kemudian perlu membangun kesiapan baik pada level pemerintahan maupun di tingkat masyarakat. Perubahan cara pandang ini, mestinya akan diikuti dengan perubahan juga pada kebijakan pemerintah, dimana kebijakan yang akan dikeluarkan juga akan memberikan jaminan perlindungan, rasa aman dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat. (***) 

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik “Rumah Aman Gempa” yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu.  
 

Comments