Mitigasi Tata Ruang Kota Padang Berlandaskan Kearifan Lokal

Yose Hendra 

Wartawan, tinggal di Padang

Gempa yang sering mendera Kota Padang secara khusus dan Sumatera Barat secara umum adalah referensi terbaik untuk dijadikan sebagai acuan untuk penataan Kota Padang yang lebih baik. Pengambil kebijakan Kota Padang hendaknya bisa melakukan penataan ruang yang berbasiskan kearifan lokal pasca gempa 30 September tahun kemaren. Kearifan lokal disini adalah penyusunan tata ruang kota yang berpihak pada masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, aspek kepentingan masyarakat kota tetap menjadi pertimbangan utama, sebagaimana tertuang dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kota. 

Perencanaan tata ruang kota bukan hanya dalam wujud fisik, tapi juga menyangkut banyak aspek, seperti aspek sosial-budaya, aspek politik dan aspek lingkungan. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke daerah Aie Pacah atau ke wilayah Kuranji perlu dikaji ulang agar tidak tidak menimbulkan kerugian pada aspek tersebut. Jika eksodus pusat pemerintahan dilakukan terlalu cepat tanpa sosialisasi, degradasi kearifan lokal masyarakat Aie Pacah adalah resiko yang paling memungkinkan terjadi. 

Perencanaan tata ruang kota yang berlandaskan kearifan lokal adalah bagian dari upaya mitigasi (tindakan terencana untuk mengurangi dampak bencana) terhadap ancaman bencana, seperti gempa. Konsep jalur-jalur pelarian ketika terjadi tsunami perlu direvisi kembali. Jalur-jalur yang terlalu kecil perlu pelebaran agar tidak menghambat laju masyarakat ketika ingin lari dari ancaman tsunami. Ambil contoh jalur Siteba-By Pass. Jalur ini bukan solusi ketika terjadi ancaman tsunami karena terlalu sempit. Jadi, pemanfaatan lahan ketinggian di pinggir pantai, seperti Gunung Padang adalah alternatif lain untuk menghindari bencana. 

Selain itu, pemanfaatan gedung-gedung yang lebih tinggi adalah hal yang paling memungkinkan. Pemusatan gedung-gedung perkantoran di sepanjang Jalan Sudirman dan Khatib Sulaiman adalah upaya mitigasi bencana yang sangat tepat dengan catatan memperhatikan aspek ketahanan bangunan terhadap serangan gempa. Hancurnya beberapa gedung pemerintahan di sepanjang jalan tersebut pada gempa besar kemarin bisa jadi pelajaran betapa spek bangunan tidak terlalu kuat menahan goncangan gempa dalam skala besar. Kebutuhan gedung-gedung perkantoran di Kota Padang bukan hanya sebagai pemenuhan ruang untuk bekerja atau sebagai cerminan estetika Kota Padang, tapi juga alternatif untuk ruang evakuasi ketika bencana besar menghampiri.  

Perencanaan merupakan aktivitas yang multidisiplin, sistematis dan terintegrasi. Menurut Respati Wikantiyoso, perencanaan mengandung tujuan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan program-program. Peran perencanaan tata ruang kota dalam upaya mitigasi dampak gempa bumi sangat penting dalam upaya memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Ahli tata kota dan  bangunan Jepang, Ishikawa (2002) menjelaskan, penataan urban landscape bertujuan untuk memberikan ruang evakuasi, serta ruang penyelamatan korban gempa. Konfigurasi ruang kota dengan unsur bangunan tinggi, kepadatan bangunan, serta memperbanyak ruang terbuka sangat diperlukan dalam mengurangi korban akibat gempa bumi. 

Jalan Berdasarkan Alur Sungai

Secara historis, pemukiman kota Padang tercipta pertama kali di bantaran muara Batang Arau pada abad-15. Lambat laun, bantaran Batang Arau semakin padat dan pengembangan pemukiman menjajaki wilayah Pondok, Belanti (Jalan Sudirman). Kedatangan Belanda pada tahun 1667 dengan disertai pembangunan loji-loji di kawasan Batang Arau, menjadikan Padang sebagai sentra perekonomian di wilayah Pantai Barat Sumatera. 

Belanda tidak hanya pelopor dalam pengembangan Padang sebagai basis perekonomian di Pantai Barat Sumatera, tapi juga mewariskan tata ruang dan tata kota yang berlandaskan lingkungan dan karakterisktik alam Padang. Pemerintah kolonial Belanda membangun Banda Bakali untuk mengatasi banjir. Ini tidak terlepas dari keadaan geografis Padang yang terletak di tepi pantai dan muara dari beberapa sungai yang sangat rentan banjir. 

Selain itu, sungai-sungai serta banda bakali yang mengaliri Padang bisa dijadikan solusi jalur transportasi sebagai elemen penting dalam penataan kota. Pembangunan jalan mengikuti kontur sungai sangat memungkinkan untuk mengatasi jalur transportasi Kota Padang yang semakin padat dipenuhi kendaraan. Pembangunan jalan di sini bukan seperti yang ada sekarang, dimana jalan dipinggir sungai-sungai hanya berfungsi sebagai jalan tikus, tetapi jalan yang memang diperuntukkan sebagai jalan raya atau jalan arteleri yang dilalui kendaraan besar dan kecil. Hal ini bukan hanya sebuah solusi untuk mengatasi kelancaran transportasi yang semakin amburadul, tapi juga penambah estetika Kota Padang dan tentunya sebagai ruang wisata baru. 

Jalan Menuju Pusat Pemerintahan Baru

Jalan merupakan pilar utama untuk mengkonsepsi pola tata ruang suatu kota. Pembangunan jalan mengikuti kontur sungai, merupakan suatu keuntungan bagi Kota Padang dalam merancang tata kota yang ideal. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke daerah Aie Pacah, tentunya harus diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung termasuk jalan. Pusat pemerintahan baru akan terasa lebih hidup jika didukung oleh akses transportasi yang lebih lancar dan memudahkan. Pelebaran jalan disepanjang sungai Batang Kuranji adalah jawaban yang tepat untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan yang baru. 

Jalur itu, nantinya akan dilalui oleh angkutan kota sebagai pembawa penumpang menuju pusat pemerintahan baru. Angkutan kota juga akan turut serta meramaikan pusat pemerintahan baru. Mungkin imajinasi ini terlalu mahal untuk diwujudkan, tapi adalah solusi yang paling nyata untuk mewujudkan pusat pemerintahan baru Kota Padang. (***) 

*) Artikel ini merupakan bagian dari kampanye pendidikan publik “Rumah Aman Gempa” yang didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia. Australia berkomitmen memberikan lebih dari A$15 juta untuk membantu masyarakat Sumatera Barat pasca bencana gempa bumi September 2009 lalu. 

Comments