Dialog Interaktif - Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Sadar Bencana


RRI : 27 Mei 2010

Pewawancara : 
1. Yudi Yudistira

Narasumber : 
1. Khalid Syaifullah (Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Penanggulangan Bencana Lumbung Derma)
2. Oktavianus (Kabid Rehab Rekon Sumbar BPBD Sumbar)

Yudi : 
Bagaimana manajemen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana selama ini?

Khalid : 
Dari 2 bencana besar yang terjadi, yaitu Maret dan Sepetember 2007 dan September 2009, pemerintah belum melakukan manajemen penanganan bencana di Sumbar belum pada perspektif mitigasi. Ketika dilihat faktanya, 2007 itu bisa dijadikan pembelajaran bagi semua pihak terutama pemda dalam memperbaiki manajemen pengelolaan penanggulangan bencana di Sumbar. Jika hal itu terjadi, kita tidak akan mengalami dampak bencana yang lebih parah pada gempa 2009. Pengelolaan bencana secara keseluruhan terutama bagi pemerintah akan terlaksana dengan baik sesuai dengan UU No.24 Tahun 2007.

Yudi : 
Perspektif apa yang harus dimiliki oleh Pemerintah dalam mengambil kebijakan ?

Khalid : 
Dari perspektifnya, seharusnya masyarakat, stakeholders dan pemerintah menyadari bahwa Sumbar ini adalah etalase bencana. Misalnya, bencana yang diakibatkan kondisi geologis, topografis sampai bencana ekologis akibat kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan masyarakat yang tidak melihat ancaman ketika melakukan suatu aktivitas di daerah yang rentan. Seharusnya dari suatu kebijakan yang dikeluarkan harus memperhatikan perspektif kondisi alam sumbar. Misalnya, memberi informasi yang jelas dan penataan terhadap bangunan yang layak dibangun pada suatu tempat. Ini hendaknya diiringi dengan pengawasan.

Pak Ju (Penelpon dari Padang) : 
Apakah boleh membangun rumah dengan memakai kawat ayam ?

Oktavianus : 
Untuk bangunan tahan gempa dalam artian teknik, jika desain bangunan patuh pada aturan-aturan seperti memakai besi 22 atau besi 16 pada rumah bertingkat dan bagaimana sistem sambungannya. Seharusnya pondasi di rawa-rawa harus memakai tangga teknik yaitu pondasi semuran. Tetapi seharusnya mengikuti prosedurnya yaitu arsitek membawa gambar yang sudah dirancang ke Dinas Tata Ruang dan Tata Kota. Sesampainya di dinas tersebut akan diteliti lagi kondisi tanahnya akan diteliti ke lapangan.  Kalau perlu mempelajari kondisi tanah tersebut. Untuk konsultasi bangunan juga bisa dibawa ke PU atau BPBD.

Kawat Ayam merupakan kekuatan yang sangat aman. Kawat ayam ini telah dipakai pada rumah aman gempa terlebih dahulu. Tipe rumah ini adalah semi permanen. Caranya adalah mengikat sedemikian rupa dan kiri kanan diplester. 

BPBD mengingatkan kalau membangun rumah, BPBD akan membimbing bagaimana membuat rumah aman gempa.

Yudi : 
Bagaimana tugas dan tanggung jawab BPBD?

Oktavianus : 
Sesuai dengan UU No.24 Tahun 2007, BPBD akan mengadakan pelatihan-pelatihan dengan melibatkan LSM mengtundang narasumber dari pusat, bagaimana upaya mitigasi yaitu pra gempa, saat gempa dan pasca gempa. Pra gempa akan melatih mengatasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa. Selain itu juga akan dilatih masyarakat dalam menghadapi bencana lainnya seperti, ancaman letusan gunung merapi, longsor. Pelatihan ancaman gunung merapi ini dinamakan program sabo,yaitu penampungan-penampungan terhadap masyarakat dari ancaman lahar dingin.

Yudi : 
Apakah kebijakan pemerintah sudah berangkat dari perspektif sadar bencana?

Khalid : 
Dilihat dari keseluruhan saat ini, kebijakan yang sudah lahir masih belum melihat perspektif bencana yang terjadi di Sumbar. Misalnya, rencana Pemko Kota Padang membangun Padang Bay City dengan mereklamasi pantai Padang. Padahal secara geografis, pesisir Padang termasuk zona merah tsunami yang sangat berisiko tinggi. Seharusnya dalam konteks perspektif mitigasi bencana, konsentrasi massa harus dihindarkan dari resiko tinggi bencana. Sedangkan dengan adanya pembangunan Padang Bay City, otomatis akan mengkonsentrasikan massa pada wilayah berisiko tinggi bencana. Selanjutnya, pembangunan perumahan-perumahan di pantai dan di daerah rendah lainnya sangat rentan dari kebanjiran.

Kebijakan yang berspektif sadar bencana lainnya adalah kebijakan yang tidak jelas dalam hal pemenuhan kebutuhan kayu di Kota Padang. Kayu yang beredar di Padang banyak yang ilegal. Hal ini menyebabkan aktivitas-aktivitas di luar izin secara administrasi untuk kebutuhan kayu tersebut. Hal ini menunjukkan Sumbar dan Padang khususnya belum memiliki kebijakan yang jelas.

Wilayah tengah di Kota Padang seperti Kuranji adalah daerah ynag mempunyai fungsi untuk serapan air dan juga sentra pertanian. Namun, sekarang daerah tersebut telah menjadi area developer-developer untuk dijadikan lahan untuk membangun perumahan. Developer tentunya mengurus administrasi membangun pemukiman tersebut pada pihak terkait. Hal ini menunjukkan Pemko Padang tidak tahu konteks kerentanan kota Padang terhadap bencana. Jelas sekali, pemko Padang dengan instansi terkait tidak punya perspektif bencana dalam mengeluarkan kebijakan.

Yudi : 
Langkah-langkah apa yang akan dilakukan BPBD dalam penanganan bencana terutama kerentanan wilayah pantai?

Oktavianus : 
Berdasarkan UU No.22 Tahun 2006, tata ruang akan dibangun sedemikian rupa, mana lahan yang harus dibangun, mana yang harus dilestarikan dan mana lahan yang tidak boleh dibangun. Ada peraturan yang mengatakan kalau membangun di wialyah pantai harus radius 50-100 Meter dari bibir pantai. Jika ditinjau kota Padang lama, pantai sangat jauh dengan pemukiman atau suatu bangunan. Ke depan, selain melaksanakan tahap rehab rekon, BPBD juga aksi kawasan pantai dengan cara mereklamasi pantai. Akan mengadakan kajian-kajian terhadap kawasan pantai. Dalam pembangunan akan dikaji amdalnya, dengan melakukan kerjasama dengan PU dan dinas lingkungan terkait.

Pada suatu saat juga akan diadakan konsolidasi tanah. Ini adalah bagian dari proses penyadaran masyarakat. BPBD optimis dalam melakukan penyelamatan ini.

Yudi : 
Bagaimana tata ruang yang berspektif bencana ?

Khalid : 
Tata ruang yang berspektif bencana harus beranjak dari pemahaman topografi dan geologis kota Padang. Jangan hanya terjebak pada pemahaman bencana alam dimana paradigma bencana alam yang terjadi adalah takdir. Bicara tata ruang adalah harus memperhatikan kondisi tersebut.  Bicara tata ruang juga menyangkut masalah ekonomi, ekologi dan sosial. Misalnya, penempatan sektor ekonomi di Utara Kota Padang, apakah akan mendukung perekonomian masyarakat dan juga akan terhubung dengan daerah tetangga. Penataan ruangan ini hendaknya juga harus memperhatikan aspek sosial dan  budaya.

Yudi : 
Setelah terbentuknya BPBD, bagaimana koordinasi antar lembaga sejauh ini ?

Oktavianus : 
Selama ini koordinasi yang dijalin berjalan baik. Persoalaannya selama ini adalah kekurangan alat berat adalam penanggulangan bencana. Untuk mengatasinya, BPBD telah bekerjasama dengan BNPB untuk pengadaan alat berat. BPBD Sumbar juga akan menyediakan lokasi seluas 1 Ha lokasi di Bypass untuk penempatan alat berat, krisis center dan pusat rescue. Jadi kalau ada longsor atau banjir, lokasi di By pass tersebut sudah siap siaga dalam penanganannya. Untuk mendukung kebencanaan ini, tanggal 15 April 2010, Sumbar juga mendapat bantuan dari ADB melalui BNPB yaitu, alat-alat mitigasi, radio panggil, 14 unit mobil operasional. Dalam waktu dekat juga akan datang bantuan kapal dari Jakarta untuk penanggulangan bencana di daerah pesisir. Di lokasi Bypass nantinya akan dibangun bangunan berlantai 3 yang permanen. Selain itu, BPBD juga mendapat bantuan dari AUSAID senilai 1.700 Dolar Australia. Di Bypass tersebut juga akan dilengkapi oleh gudang dan hellypad.

Sekarang ini kita juga minta kesadaran masyarakat tentang perlunya pencegahan bencana sejak dini. Misalnya, banjir dapat dicegah dengan cara tidak menebang kayu di hulu. Jika memang ingin adanya tebang pilih, hendaknya dilakukan secara ilegal. Karena kita harus memikirkan warisaan alam untuk anak cucu. Pemerintahnya hendaknya juga mengeluarkan kebijakan tentang hal ini. Kita juga harus optimis dalam mengelola tata ruang akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita juga perlu mengkaji penataan runag ini. Tata ruang yang dibuat konsultan tersebut juga harus dilihat dengan jeli.

Yudi : 
Bantuan ADB tersebut untuk berapa Kabupaten dan Kota di Sumbar?

Oktavianus : 
Ada untuk 7 Kabupaten dan kota yang terkena dampak gempa. Selain itu, juga ada bantuan untuk Puskesmas, sekolah, dan rumah masyarakat dalam bentuk bahan bangunan.

Wahid (Penelpon dari Batas Kota Padang-Solok) : 
Apa tindakan dari pemerintah tentang maraknya illegal logging?

Oktavianus : 
Daerah Sitinjau Lauik (Solok) dan Lembah Anai adalah daerah rawan bencana. BPBD dan Dinas Traskim, berencana melakukan beberapa aksi pananggulangan bencana seperti penanaman kayu. Kemacetan yang menimpa Pak Wahid di lokasi Sitinjau Lauik adalah akibat dari limpahan truk dan mobil bermuatan berat ke jalur Sitinjau Lauik pasca gempa. Aksi akan diambil dari dana perencanaan 2,8 miliar. Dana tersebut adalah untuk penanganan daerah tersebut  dan akan dicarikan konsultan. Selain itu juga akan dilakukan penanganan gunung berapi, longsor, dan abrasi pantai. Sebetulnya kita banyak dosa karena menggunduli hutan, pencemaran udara. Seandainya ini terjadi hendaknya menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya pemerintah saja. Kalau terjadi kerusakan pada irigasi hendaknya diperbaiki sendiri, jangan terlalu mengharapkan dana pemerintah.

Yudi : 
Apakah ada hambatan birokrasi dan teknis dilapangan kebijakan berdasarkan perspektif bencana?

Khalid : 
Dalam konteks aturan yang ada mulai dari UU sampai Perda relatif sudah ada keluar. Tetapi, hal lain adalah menyangkut moralitas. Ada beberapa oknum pelaksana yang bermain untuk kepentingan pribadi. Misalnya, gempa September kemaren di Kota Padang, korban yang timbul bukan dari rumah-rumah pribadi, tetapi dari tempat publik seperti, lembaga Gama, Minang Plaza, Hotel Ambacang, dan lain-lain. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah sebagai pemegang kontrol dan pengeluar kebijakan melihat hal ini. Apakah penggunan GAMA dan Hotel Ambacang secara konstruksi sudah layak atau tidak untuk konsentrasi publik. Misalnya, Hotel Ambacang merupakan tempa publik, tetapi dari pengalaman saya ketika mengadakan acara disana, hotel tersebut hanya melakukan tambal sulam dalam merenovasi hotel. Dalam konteks kewenangan ketika diberi izin sebagi Hotel Bintang 3, apakah ada kontrol dan pengawasan. Karena ini menyangkut soal kepentingan orang banyak. Kebijakan juga mestinya membuat arah perbaikan. 

Bicara pembalakan liar, penegakan hukum/ penangkapan seseorang saa tidak akan menyelesaikan suatu persoalan. Mafia hutan adalah persoalan moralitas. Dari konteks aturan sudah oke, tetapi karena menyangkut moralitas akibatnya dalam mengeluarkan kebijakan tersebut terjadi kekeliruan. Tidak semua masalah diselasaikan dengan law inprove man, mesti juga ada proses mitigasi dan proses-proses preventif. Menyangkut gempa, pemerintah kadangkala harus lari dari kewenangan-kewenangan. Dan kadang juga ada posisi masyarakat dan stakeholder yang harus memainkan peranan. Karena kita berada di lokasi etalase bencana dan lingkaran api harusnya menjadi catatan kita semua.

Yudi : 
Himbauan BPBD kepada Mayarakat terhadap ancaman bencana?

Oktavianus : 
Untuk mendirikan sebuah bangunan, hendaknya jangan asalkan membuat bangunan. sebelum membuat bangunan bisa dikonsultasikan dengan Dinas PU, Klinik Konstruksi, badan bencana alam. Kantor BPBD di Jalan Jenderal Soedirman dengan nomor telepon (0751)811315. Di BPBD ini juga diadakan klinik konstruksi.

Kita juga harus mengubah paradigma terhadap alam. Alam tidak bisa dilawan, tetapi mestinya dijaga. Masyarakat harus berhati-hati pada bencana karena bencana kapan pun bisa terjadi. Ada kemungkinan tata ruang bisa ditinjau sekali 5 tahun karena kemungkinan terjadi perkembangan menyangkut bangunan. BPBD dan Pemko Padang menampung terhadap semua persoalan tata ruang ini. Yang terpenting sekarang IMB juga dilengkapi Izin Penggunaan Bangunan. Selain itu, BPBD juga mengutus beberapa ahli ke Jepang untuk mengatasi rumah di pesisir pantai yang ambruk akibat gempa.
Comments