Dialog Interaktif - Partisipasi Warga dalam Pengawasan Bantuan Gempa


Dialog Interaktif, Kamis, 18 Maret 2010

Pewawancara :
1. Yudi Yudistira

Narasumber : 
1. Vino Oktavia (Direktur LBH Padang)
2. Abel Tasman ( Sekretaris Komisi 4 DPRD Sumbar)
3. Sugimin Pranoto (TPT)

Yudi : 
Apakah mayarakat berhak mengawasi bantuan? 

Vino : 
Bantuan gempa adalah hak masyarakat sesuai dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang . Berdasarkan UU tersebut, masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam mengambil keputusan menyangkut penganggulangan bencana, baik itu menyangkut komunitasnya maupun dia sendiri. Kedua, masyarakat punya hak berpartisipasi dalam tahap tanggap darurat dan masa rehab rekon. Hal ini juga telah di perdakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Karena itu partisipasi masyarakat dalam penyaluran bantuan sangat penting. Bahasa paradigmanya bantuan adalah karena belas kasihan hendaknya diubah.

Yudi : 
Apa yang dilihat DPRD tentang hak tersebut ?

Abel : 
Secara konstitusi, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa. UU No.24 tahun 2007 bab ke- 5, tentang hak-hak masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dan menerima kebutuhan karena gempa bukan kehendak masyarakat. Masyarakat juga berhak mengawasi bantuan gempa, tapi tanggungjawab sepenuhnya tetap di pemerintah. Namun, persoalan utama selama ini adalah database. Pemerintah tak sanggup menyediakan database yang akurat tentang rakyatnya sehingga tampak ekstrim ketika terjadi bencana. Bantuan seberapapun banyaknya, dengan data yang tidak jelas menjadikan bantuan disalurkan tidak tepat sasaran. Masyarakat bisa berfungsi disini.

Yudi : 
Sampai saat ini, apa penyaluran bantuan gempa dari pemerintah sudah tepat sasaran?

Abel : 
DPRD sangat kesulitan memasuki hal tersebut dalam hal teknis. Meskipun kita daerah bencana, sampai sejauh ini antisipasi pemerinatah tidak jelas. Sehingga banyak masyarakat yang protes. Selain itu, masalahnya kita punya standar manajemen  penanganan bencana.

Yudi : 
Temuan apa yang ditemukan di lapangan?

Vino : 
Masalah penangulangan bencana antara lain, satu, bantuan gempa adalah hak masyarakat. Kedua, pemda Sumbar tidak siap penanggulangan bencana di Sumbar. Faktanya adalah BPBD tidak ada dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. (Ketika dialog ini berlangsung BPBD Sumbar belum terbentuk - Idep) Padahal, satu tahun pasca No.24 Th 2007 ditetapkan, wajib provinsi dan kab/kota membentuk BPBD. Ini lah yang menjadi persoalan pasca gempa. Untuk mengatasi hal tersebut, LBH Padang membentuk posko pengaduan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan di kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Pengaduan yang masuk antara lain, di Kota Padang, bantuan untuk rusak sedang dan rusak ringan tidak sesuai dengan bantuan seperti rumah rusak sedang Rp 10 juta, tapi yang dicairkan hanya Rp 5 juta. Mengenai bantuan uang lauk pauk untuk korban, banyak masyarakat melakukan protes karena banyak pemotongan. Hal ini lah yang ditakutkan pada masa rehab rekon. Sampai sejauh ini, pengaduan yang telah masuk ke LBH sebanyak 425 pengaduan terkait penyaluran bantuan gempa. 1000 lebih pengaduan bantuan gempa 2007 juga sedang diadvokasi. Misalnya, bantuan uang lauk pauk telah diatur di tingkat provinsi, namun di tingkat Kabupaten Padang Paraiamn mekanismenya telah berubah. Namun, mekanisme di ubah dengan membentuk Pokmas. Persoalannya, yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dipindahkan ke Pokmas sehingga pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dan peluang penyimpangan juga bisa terjadi di tingkat Pokmas.

Yudi : 
Bagaimana Komisi IV DPRD Sumbar menyikapi banyaknya terjadi penyimpangan di lapangan?

Abel : 
Sebagai mitra pengananan bencana adalah DPRD I yang berkoordiansi dengan Sakorlak sebagai bentuk BPBD. Setelah terbentuk BPBD, maka pengananan bencana berkoordiansi dengan Komisi IV. Ada beberapa pertemuan dengan pemerintah terkait namun dengan hasil tidak menemukan informasi yang memadai.

Yudi : 
Apakah ada pemanggilan ke-3 terhadap pemerintah terkait atau audiensi?

Abel : 
Akan dipanggil lagi dan DPRD sedikit bertindak keras jika tidak juga terjadi perubahan. Paling lambat hendaknya sudah selesai penjelasan ini karena kami tidak ingin situasi Sumbar tidak stagnan. Tuntutan undang-undang tentang ini banya sebenarnya seperti masyarakat perlu informasi yang jelas. Jangankan masyarakat, DPRD saja tidak mendapatkan itu.

Yudi : 
Apa saja hak-hak masyarakat selain bantuan?

Vino : 
Pertama, masyarakat berhak mendapat perlindungan sosial dan rasa aman bagi masyarakat rentan. Kedua, mendapat pendidikan, pelatihan terkait UU bencana. Ketiga, kurangnya masyarakat mendapatkan informasi tertulis dan lisan tentang bantuan. Keempat, masyarakat berhak berperan serta dalam perencaan pengoperasian dan pemeliaharaan program bantuan. Kelima, berpartisipasi  mengambil putusan penanggulangan bencana. Keenam, berhak melakukan pengawasan. Ketujuh, berhak dapat pemenuhan kebutuhan dasar. Kedelapan, berhak mendapat genti kerugian baik itu fisik maupun jiwa. Namun, semua ini menjadi problem karena engetahuan masyarakat tentang hak-haknya masih minim. Pemerintah harus melakukan sosialisasi hak-hak masyarakat ini. Jika terjadi pelanggaran hak ini terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan bantuan, maka akan menjadi tindak pidana korupsi. Penyelewengan dana bantuan bencana bisa menjadi tindak pidana, untuk itu peran masyarakat mengawasi dan mengetahui hak-haknya tersebut.

Yudi : 
Apa fungsi TPT?

Sugimin Pranoto (Ketua TPT dihubungi via telpon) : 
Sesuai dengan SK BNPB, TPT berfungsi, Pertama, mendukung gubernur dalam penyelenggaraan rehab rekon di Sumbar melalui penyediaan kebijakan-kebijakan operasional, menyediakan pedoman, dan mengadakan monitoring.

Yudi : 
Bagaimana dengan prosedur penyaluran bantuan dari TPT?

Sugimin : 
Dana bantuan tahap I masuk ke Pemda. Pemda dipersiapkan untuk pemugaran rumah, pertanian, dan sosial. Khusus untuk rumah melalui Pokmas yang terdiri dari 22-30 orang dan mereka diminta membentuk rekening. Melalui KPA, dana bantuan ditarnsfer lewat rekening Pokmas tersebut. Dalam kelompok itu akan didistribusikan ke masyarakat.

Vino : 
Apa kriteria untuk duduk di Pokmas?

Sugimin : 
Kami sudah mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan. Petunjuk tekni pemugaran rumah, petunjuk teknis sektor sosial, dan petunjuk sektor ekonomi produktif. Itu kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk menjalankan mekanismenya.

Yudi : 
Kriteria yang menetukan siapa?

Sugimin : 
Pokmas yang terdiri dari Wali Nagari lah yang akan memverifikasi rumah rusak berat dan rusak sedang. Sementara rumah rusak ringan ditangani oleh bupati dan walikota. Bantuan untuk rumah rusak berat Rp 15 juta yang bersifat stimulan.

Yudi : 
Apakah kalau sudah ada BPBD, TPT masih diperlukan?

Sugimin : 
TPT hanya transisi sebelum BPBD terbentuk kami bertugas selama 2 tahun - 3 tahun. Kalau selesai 2 tahun, akan diserahkan kepada BPBD.

Vino : 
Apakah pembentukan tidak melanggar hukum?

Sugimin : 
Karena ingin memberdayakan kabupaten dan kota maka sesuai UU tidak menjadi masalah. BNPB adalah pusat, sementara BPBD untuk daerah.

Jafar (Penelpon dari Ketaping, Padang Pariaman) : 
Bagaiamana mekanisme pendistribusian dana bantuan?

Abel : 
Uang bantuan bersifat stimulan karena itu lebih baik uang difungsikan semestinya.

Jafar : 
Ada rumah anak yang ditunggui, sehingga bantuan inginnya uang yang cash?

Vino : 
Bantuan yang akan diberikan melalui Pokmas tersebut akan diberikan dalam bentuk uang. Setalah sampai ditangan korban, terserah mau dipergunakan apa.

Yudi : 
Apakah BPBD seharusnya dibentuk sebelum bencana atau pasca bencana?

Vino : 
Kalau dikaji UU No 24 Tahun 2007 diamandatkan, setelah satu tahun UU keluar setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia harus dibentuk badan tersebut karena Indonesia rawan bancana. Sampai saat ini, Suamtera barat dan kabupaten kecuali Padang belum terbentuk BPBD. Apakah pemerintah kita tidak menyadari akalu Sumbar etalasenya bencana. Sekarang seolah-olah diselesaikan dulu semua urusan bencana, baru dibentuk BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten. Ini juga menjadi pertanyaan untuk DPRD I karena tidak ada pengawasan. Karena menyangkut persoalan hukum. Bagaimana pertanggungjawaban kelembagaan, anggaran dan kenegaraan.

Yudi : 
Apakah DPRD pernah diajak konsultasi oleh Pemda Sumbar mengenai BPBD?

Abel : 
Mekanismenya DPRD yang minta konsultasi. Sebenarnya kesadaran kita pada bencana tersebut kurang mestinya, kalau kita masyarakat terdidik dan modern harus menyadari ini. Misalnya, di Jepang ada ìHari Bencanaî seperti memperingati gempa Kobe tahun 1995. jepang telah menempatkan pembangunan yang berspektif bencana. Bencana ini seharusnya adalah bagian dari pendidikan kira. Jangankan dalam bentuk kelembagaan dibentuk secara serius, secara pemikiran saja belum sepenuhnya dipikirkan. Jepang adalah negara yang patut dicontoh dalam membuat bangunan yang berspektif bencana gempa. Daerah seperti Sumbar  seharusnya meniru hal tersebut atau kembali kepada membangun bangunan berdasarkan kearifan lokal atau berdasarkan yang diajarkan nenek moyang kita. ada kesadaran dan nilai-nilai tradisional yang dipelajari.

Seharusnya, untuk Sumbar, BPBD harus ada semenjak dahulu, sejauh sebelum gempa terjadi. Jangan hanya karena ada desakan dibikin lembaga karena membuat praktek tidak jalan. Orang-orang yang diamanatkan untuk itu harus mempersiapkannya.

Yudi :
Himbauan?

Vino : 
Kita berharap kepada pemerintah dan masyarakat menayadari kalau daerah kita daerah rawan bencana. Pemerintah juga memikirkan bagaimana kebijakan berbasis pada kebencanaan. Tata ruang kabupaten/kota harus berbasis bencana. Mayarakat hendaknya juga memantau tahap rehab rekon ini.
Comments