RAG dalam berita‎ > ‎

Jaminan Hukum bagi Ekonomi (Kompas)


Perlu Peraturan Perlindungan Masyarakat terhadap Gempa

 

Senin, 22 Februari 2010 | 04:14 WIB

 

Padang, Kompas Jaminan berupa produk hukum untuk pemulihan ekonomi pascagempa di Sumatera Barat pada 30 September 2009 dirasa mendesak. Dalam konteks bernegara, produk hukum sejenis diperlukan untuk mengembalikan aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang rawan dilanda musibah bencana alam

 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sabtu (20/2) malam, menyebutkan, di dalamnya termasuk diterbitkannya beberapa peraturan daerah (perda) tentang perlindungan masyarakat terhadap gempa. Itu guna menjamin dijalankannya standar mengenai kualitas konstruksi dan bangunan yang aman terhadap guncangan gempa bumi.

 

Bangunan yang mesti dilindungi terutama adalah fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, pasar, dan hotel. Dalam perda tersebut juga diharapkan ada sanksi yang tegas terhadap petugas atau pegawai yang lalai dalam menjalankan amanat peraturan itu.

 

”Saya jadi terpikir untuk membuat surat (edaran) ke daerah-daerah untuk membuat perda seperti itu,” kata Gamawan. Ia menambahkan, selama ini di Indonesia memang belum ada produk hukum yang isinya berupa jaminan pengembalian aktivitas ekonomi di daerah-daerah setelah musibah bencana alam melanda.

 

Selain produk hukum berupa beberapa perda tentang perlindungan masyarakat terhadap gempa, Gamawan menyatakan, juga diperlukan aturan untuk merangsang kembalinya investasi. Di dalamnya, termasuk kebijakan-kebijakan lokal berupa pengenaan tarif pajak nihil untuk kembali menggairahkan aktivitas perekonomian.

 

Adapun hal lain yang juga dianggap penting untuk pemulihan daerah yang dilanda gempa atau musibah bencana alam lainnya adalah penjadwalan ulang kredit perbankan, kepastian pembayaran klaim dari industri asuransi, penyaluran kredit baru dengan suku bunga khusus, pengalihan beragam aktivitas dan kegiatan dari pemerintah pusat ke daerah, serta pengadaan kegiatan-kegiatan bertaraf nasional atau internasional di daerah.

 

Sementara dari kalangan pengusaha, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat Maulana Yusran mengatakan, yang sangat dibutuhkan adalah stimulus dan perlakuan-perlakuan khusus. Selain itu, dari sisi pemasaran, pemerintah diharapkan bisa terlibat lebih dalam dan serius yang terkait dengan kualitas pemahaman terhadap daerah yang dipimpin atau diperintah.

 

Khusus dalam bidang industri pariwisata yang terkait dengan hampir semua sektor, Maulana mengatakan, pemerintah mestinya lebih memerhatikan, menggali, dan memanfaatkan kebudayaan lokal yang sangat kaya untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung wisata. Itu terkait dengan kondisi industri perhotelan di Provinsi Sumatera Barat setelah hancur dihantam gempa pada 30 September 2009 dengan sekitar 600 kamar hotel tercatat masih mengalami kerusakan dari sekitar 1.200 kamar hotel yang tersedia sejak sebelum gempa terjadi. (INK)

 

"Tak kalah pentingnya, daerah yang berada pada patahan, baik patahan semangka maupun patahan Indo-Austria. Kalau pihak eksekutif belum mulai, maka pembuatan perda bisa dari inisiatif legislatif dan perlu diprioritaskan," katanya. (Ant/OL-03)

 

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/22/04143673/Jaminan.Hukum.bagi.Ekonomi

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/02/124739/3/1/Daerah-Rawan-Gempa-Diminta-Prioritaskan-Susun-Perda-Gempa

Comments